KPU Republik Indonesia menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi dan Uji Coba Sistem Informasi Asesmen Nilai Tingkat Kematangan TIK (SIANTIK)
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi dan Uji Coba Sistem Informasi Asesmen Nilai Tingkat Kematangan TIK (SIANTIK) pada Sabtu, 20 September 2025, bertempat di Aula KPU Provinsi Banten.
Kegiatan dihadiri oleh Sekretariat KPU Republik Indonesia Beserta jajaran, Sekretaris KPU Provinsi Banten beserta pejabat struktural dan fungsional, serta sekretaris KPU kabupaten/kota se-Provinsi Banten beserta jajaran.
Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Drs. M. Syahrizal Iskandar, M.Si menjelaskan bahwa SIANTIK dikembangkan sebagai instrumen untuk mengukur kesiapan perangkat, jaringan, dan kompetensi sumber daya manusia dalam penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Instrumen ini ditujukan untuk mendukung penguatan digitalisasi kelembagaan serta tata kelola penyelenggaraan pemilu.
Sekretaris KPU Provinsi Banten, Hanif Purwanto, menyampaikan apresiasi atas penunjukan Banten sebagai lokasi pelaksanaan uji coba. Ia menegaskan dukungan penuh dari KPU Provinsi Banten dalam memberikan kontribusi melalui masukan dan pengayaan terhadap penyempurnaan aplikasi SIANTIK.
Selanjutnya, pemaparan teknis disampaikan oleh Kepala Bagian Program dan Anggaran KPU RI Markus Krisdiono, dilanjutkan oleh Janrio, Fungsional Ahli Pertama Pusat Data dan Informasi KPU Republik Indonesia. Ia memaparkan struktur aplikasi, domain utama yang dinilai, serta fitur-fitur yang tersedia, antara lain penilaian mandiri, pengunggahan dokumen pendukung, hingga mekanisme verifikasi oleh akun verifikator.
Melalui kegiatan ini, KPU Republik Indonesia berharap sosialisasi dan uji coba SIANTIK merupakan langkah awal untuk memastikan kesiapan seluruh satuan kerja KPU di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam mendukung penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). SIANTIK diharapkan menjadi instrumen evaluasi objektif yang dapat meningkatkan akurasi data, kualitas layanan, serta akuntabilitas kinerja kelembagaan.
