KPU BANTEN GELAR BIMTEK PERSIAPAN VERIFIKASI ADMINISTRASI DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH DPD RI
KPU BANTEN - Pada hari ini KPU Banten mengadakan Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon) pada Tahapan Verifikasi Administrasi Jumlah Dukungan dan Sebaran Minimal Bakal Calon Anggota DPD Untuk KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten bertempat di Nunia Hotel Tamansari Kota Serang,(31/12).
Kegiatan pada hari ini mengundang KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten yang diwakili oleh Anggota Divisi Teknis Penyelenggaraan, Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat, dan Operator Silon.
Hadir Ketua KPU Provinsi Banten Wahyul Furqon, Jajaran Anggota KPU Provinsi Banten Masudi, Eka Satia Laksmana, dan Ramelan serta jajaran Sekretariat di Lingkungan KPU Provinsi.
Adapun kegiatan ini diselenggarakan untuk mempersiapkan KPU Kabupaten/Kota dalam menghadapi tahapan Verifikasi Administrasi data dukungan Bakal Calon Anggota DPD.
Wahyul Furqon menyatakan tahapan sudah kita lampaui salah satunya adalah terkait verifikasai faktual partai politik, dan kemarin KPU Provinsi Banten pada tanggal 16-29 Desember 2022 menerima persyaratan Bakal Calon Anggota DPD.
Dalam sambutannya Wahyul menyatakan, "Dari 33 Bakal Calon Pemohon Akun Silon kita sudah terima sejumlah 26 Bakal Calon Anggota DPD yang telah menyerahkan Syarat minimal dukungan baik melalui aplikasi maupun manual kepada KPU Provinsi Banten," tutur Ketua KPU Provinsi Banten ini.
Kegiatan ini bertujuan untuk menyiapkan infrastruktur di KPU Kabupaten Kota untuk akan melakukan verifikasi administrasi.
Maka dari itu pada hari ini KPU Provinsi Banten mengadakan Bimbingan Teknis untuk penggunaan Silon KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten.
Ketua KPU Provinsi berharap peserta kegiatan dapat menyimak kegiatan hingga selesai agar materi yang diperoleh maksimal.
Sementara itu, Masudi, menambahkan tahapan pencalonan DPD ini beririsan dan bersamaan juga dengan seleksi anggota PPS sehingga penting untuk melakukan pembagian jumlah personil nantinya untuk pelaksanaan verifikasi administrasi.
