KPU Banten Laksanakan Rapat Evaluasi Tahapan
KPU BANTEN - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten selenggarakan rapat evaluasi tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu tahun 2024 bersama dengan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten. Kegiatan ini digelar selama 2 Hari, Senin-Selasa 19-20 Desember 2022 di Hotel Episode, Tangerang, Provinsi Banten.
Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua, Anggota, Sekretaris KPU Provinsi Banten bersama seluruh pegawai KPU Provinsi Banten. Adapun tujuan kegiatan ini digelar adalah untuk meninjau pelaksanaan seluruh tahapan pemilu, dari mulai pendaftaran, verifikasi, hingga penetapan partai politik peserta pemilu 2024.
Peserta undangan dari KPU Kabupaten/Kota, yang terdiri dari ketua, kordiv teknis penyelenggaraan pemilu, kasubag teknis, operator beserta Kesbangpol dalam kegiatan ini diminta untuk menyusun daftar inventaris masalah dari pelaksanaan tahapan yang dilaksanakan dalam bentuk Small Group Discussion (SGD). Penyusunan DIM ini diharapkan mampu menjawab tantangan, dan meningkatkan managemen serta mitigasi resiko dari penyelenggaraan tahapan pemilu yang ada.
Beberapa catatan yang berhasil dikompilasi adalah persoalan sumber daya manusia, baik secara kuantitas maupun kapasitas, sehingga dari persoalan tersebut rekomendasi yang muncul adalah penambahan jumlah verifikator, pemecahan struktur organisasi sehingga teknis dan parmas menjadi dua sub bagian yang berbeda.
Selanjutnya pada bab Infrastruktur dan aplikasi, hasil diskusi menyoroti aspek fasilitas kantor yang kurang memadai harus dijawab dengan pengadaan maupun sewa komputer, sedangkan dalam konteks aplikasi, tidak banyak catatan, sehingga uprade fitur dalam aplikasi menjadi perbaikan yang niscaya.
Daftar Inventaris Masalah yang dikaji dalam pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual berkaitan dengan data, kelompok yang memaparkan DIM ini menyarankan integrasi data yang terpadu dengan data kemendagri, serta juknis yang detail dan mampu menjawab berbagai persoalan.
Di sisi lain, dalam pembahasan regulasi dan koordinasi dengan stakeholder, daftar inventaris masalah yang tercatat adalah banyaknya perubahan juknis, sehingga pada mekanisme pelaksanaan dilapangan, regulasi tidak berjalan selalu efektif, terutama pada tahapan verifikasi faktual yang menyita banyak tenaga verifikator.
Masudi, Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu menegaskan agar kompilasi Daftar Inventaris masalah ini dicermati, sehingga akan menjadi bekal penting untuk tahap pencalonan DPD.
