Berita Terkini

KPU BANTEN - Rabu, 6 Juli 2022 KPU Provinsi Banten gelar audiensi dengan Pj. Gubernur Banten yang bertempat di Pendopo Gubernur Banten Kawasan KP3B Serang, Banten. Seluruh jajaran Pimpinan yang terdiri dari Ketua dan Anggota KPU Provinsi Banten, beserta sekretaris dan pimpinan sekretariat turut menjadi bagian dari audiensi ini.

Adapun maksud dan tujuan audiensi ini adalah untuk bersilaturahim sekaligus menyampaikan informasi terkait tahapan pemilu dan pemilihan 2024 yang sudah sudah dimulai sejak 14 Juni lalu.

Ketua KPU Provinsi Banten mengatakan, "Ada hal penting yang harus kami sampaikan, terkait dengan persiapan pelaksanaan pemilu, terutama tentang anggaran. Progres kita dengan Kabupaten dan Kota juga sudah berkumpul untuk membahas cost sharing", ucap Wahyul Furqon.

Ketua KPU Provinsi Banten juga menambahkan,"Selanjutnya yang kita tunggu adalah SK pembebanan bersama, dan menanti perkembangannya seperti apa melalu Kesbangpol, rencana kenaikan honor adhoc 300% dari 500 ribu menjadi 1,5 juta. Menjadi hal yang kita inginkan bisa diamini bersama", ucap Ketua KPU Provinsi Banten.

Dalam kesempatan ini Pj. Gubernur menyampaikan,"Kami sangat berterimakasih sudah menjadi provinsi pertama yang dikunjungi KPU RI, kami sudah mengambil langkah teknis untuk mengawal Pemilu dengan sebaik-baiknya," ungkap Al-Muktabar.

Pj. Gubernur menambahkan, "Hal teknis tersebut termasuk pembiayaan, kita udah ambil langkah-langkah terstruktur, tentang dana cadangan, dan sepanjang komunikasi saya dengan daerah lain, Banten mempunyai kemampuan fiskal yang memadai, namun memerlukan langkah-langkah penyimpanan pembiayaan".

Dalam Forum Audiensi tersebut, Anggota KPU Provinsi Banten, Ramelan juga menambahkan bahwa "SK Cost Sharing pembebanan anggaran perlu dibahas segera, hal ini penting untuk merumuskan siapa dibiayai siapa, termasuk teknis tentang anggaran yang dibutuhkan untuk honor badan adhoc yang besarannya mencapai 537 Milyar," ungkap Koordinator Divisi Perencanaan.

Pada kesempatan ini, Kesbangpol juga menyampaikan bahwa progresivitas kolaborasi antara Pemerintah Provinsi dan KPU Provinsi Banten untuk menyelenggarakan Pemilu.

Eka Satia Laksmana menambahkan, "Karena 2024 proyeksinya pilkada serentak, maka di tingkat kami, sudah menemukan satu format, kita menginginkan sisi penghargaan bisa mendapatkan angka yang sama. Biasanya kan beda antara Tangerang Selatan dan Lebak, ada kekhawatiran seperti itu, hal ini harus kita tangani," ungkap Kordiv Sosdiklih Parmas KPU Provinsi Banten.

Hj Rohimah dalam kesempatan ini juga menambahkan usul bahwa untuk menyukseskan partisipasi masyarakat sebagai tim adhoc maka mulai saat ini Pemprov menggencarkan lagi vaksinasi agar partisipasi penyelenggara pemilu semakin baik.*