Berita Terkini

Pada hari Jumat (29/10) dalam acara penutupan Rakornas PPID dan Workshoop Kehumasan, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia memberikan penghargaan  atas pelayanan dan pengelolaan keterbukaan Informasi Publik  PPID KPU Provinsi dan KIP Aceh yang diselenggarakan secara luring dan disiarkan melalui akun Youtube KPU RI dengan diikuti oleh KIP Aceh, KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota se Indonesia. Pada acara tersebut, KPU Provinsi Banten meraih penghargaan terbaik ke-2 PPID Terinformatif atas pelayanan dan pengelolaan keterbukaan Informasi Publik dilingkungan PPID KIP/KPU Provinsi se Indonesia. Penganugerahan diberikan oleh Anggota KPU RI I Dewa Kade  I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, dengan terlebih dahulu mengumumkan 10 nominasi PPID terbaik KPU Provinsi se Indonesia. Berikut hasil pemeringkatan untuk pelayanan dan keterbukaan informasi publik KPU Provinsi/KIP Aceh: 1. KPU Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Terinformatif 1) 2. KPU Provinsi Banten (Terinformatif 2) 3.KPU Prov Kepri ((Terinformatif 3) 4.KPU Provinsi Bali 5. KPU Provinsi Jambi 6. KPU Provinsi Sulawesi Tengah 7. KPU Provinsi Jawa Tengah 8. KPU Provinsi Kalimantan Tengah 9. KPU Provinsi Gorontalo 10. KPU Provinsi Sumatera Selatan,   Dalam sambutannya  I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menginginkan adanya perbaikan dengan maksud untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik oleh KPU ke masyarakat dan kualitas kehumasan yang diberikan oleh KPU. “Dengan upaya yang diberikan, tentu KPU berharap dalam menghadapi pemilu dan pemilihan  upaya pembenahan akan menghasilkan hasil yang signifikan” terang I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi. Lebih lanjut I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menambahkan bahwa catatan yang berhasil dirangkum terkait permasalahan, antara lain terkait pengelolaan website yang belum seragam, personil yang menagani website atau aplikasi satker masih sangat terbatas, kapasitas E PPID, akses staf terhadap E PPID yang terbatas.PPID Satker belum sepenuhnya  memahami PKPU 1 tahun 2015, Terkait agenda tindak lanjut, Anggota KPU RI Divisi Sosdiklih Parmas tersebut juga menyampaikan upaya perbaikan terhadap regulasi/PKPU dengan disesuaikan PERKI 1 tahun 2021, reformulasi buku panduan terkait pengelolaan website dan aplikasi PPID mobile dan juga strategi kehumasan kedepan, peningkatan kualitas teknologi informasi, pengembangan pelayanan.

Pada hari Kamis (28/10/2021) bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, KPU Provinsi Banten mengadakan Rapat Koordinasi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten. Adapun selaku tuan rumah adalah KPU Kabupaten Tangerang yang bertempat di Rumah Makan Kampoeng Kalapa Kabupaten Tangerang. Tampak hadir Ketua dan jajaran Anggota KPU Provinsi Banten, Sekretaris, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian, serta Staf Pelaksana Subag Hukum, Teknis, dan Hubungan Partisipasi Masyarakat. Untuk peserta kegiatan adalah 8 (delapan) KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten yang diwakili oleh Anggota Divisi Hukum dan Pengawasan, Kasubag Hukum dan Staf Pelaksana Sub Bagian Hukum KPU Kabupaten/Kota. Rapat juga dihadiri jajaran KPU Kabupaten Tangerang selaku tuan rumah kegiatan. Ketua KPU Kabupaten Tangerang M. Ali Zainal Abidin dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada tamu undangan dan menyampaikan bahwa  kegiatan yang diadakan sangat bermanfaat bagi jajaran penyelenggara pemilu khususnya terkait pengelolaan JDIH. Dalam pembukaannya, Ketua KPU Provinsi Banten Wahyul Furqon menyampaikan bahwa terkait JDIH yang tujuannya untuk mempermudah bagaimana seseorang menemukan informasi dan produk hukum. “Memang setiap kabupaten/kota punya persoalan tersendiri. Namun diharapkan tidak ada masalah terkait JDIH", terang Wahyu Furqon. “Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum, JDIH terdiri dari standar abstrak dan PUU, standar dokumen dan informasi hukum, standar pengelolaan informasi dan dokumentasi hukum”, terang Wahyul Furqon. Mengakhiri sambutannya Wahyu Furqon berharap dari acara ini jajaran KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota dapat menemukan apa saja yang perlu ditingkatkan untuk pengelolaannya agar JDIH dapat lebih baik dan maksimal. Sementara itu Anggota KPU Provinsi Banten Masudi dalam arahannya menyampaikan harapannya terkait JDIH kedepan, “JDIH bermacam-macam ada peraturan, tulisan, dan keputusan-keputusan. Kalau dibahasakan secara manual JDIH merupakan kodifikasi mengenai arsip hukum, sehingga JDIH dapat dikemas lebih menarik lagi nantinya terkait isi maupun design dari website agar JDIH agar menarik, informatif dan cakupan isinya lebih luas lagi sehingga kita dapat mencari pembanding bagi JDIH kita.” Senada dengan Masudi, Anggota KPU Provinsi Banten   H. Agus Sutisna dalam arahannya juga menyinggung pentingnya integrasi data dalam JDIH. “Setiap kantor pasti memiliki website JDIH yang mana pasti setiap instansi memiliki peraturan yang berbeda-beda isinya. Konsep JDIH disadari karena Indonesia punya Lembaga, dimensi dan cakupan hukumnya luas, jika cakupan hukum tidak saling terintegrasi akan terjadi pertentangan satu dengan yang lain sehingga muncul ide mengenai JDIH yang bukan hanya dalam konteks instansi tetapi dalam konteks nasional dan terintegrasi untuk memastika segala regulasi tidak bertentangan”, ungkap H. Agus Sutisna. Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Banten Nurkhayat Santosa dalam arahannya menyampaikan  target atau fokus dari kegiatan Rakor JDIH  ini.  “Kegiatan hari ini berfokus mengenai bagaimana pengelolaan JDIH yang baik dan berkualitas dan yang kedua adalah digitalisasi yaitu mengenai peraturan dalam dunia digital sehingga jika saat ini publik ingin mencari produk hukum agar lebih mudah”, terang Nurkhayat Santosa, Acara Rakor kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi satu yang sampaikan oleh Kepala Bidang Otomasi Dokumentasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Ibu Emalia Suwartika, S.Sos., M.Si. dan dimoderatori oleh Kepala Bagian Hukum, Teknis, dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Ibu Annisa Puspa P, S.T., M.E. Adapun Materi yang disampaikan berjudul Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum. Pada materi kedua yang Disampaikan oleh Kepala Program Studi Teknik Informatika Universitas Serang Raya, Bapak Akip Suhendar, M. Kom. dan dimoderatori oleh Kepala Sub Bagian Hukum Bapak Indhi Beniarto. Adapun Materi yang disampaikan berjudul Optimalisasi User Experience (Pengalaman Pengguna) Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten. Dalam Penutupan acara Wahyul Furqon menyampaikan harapannya agar  apa yang telah disampaikan oleh narasumber diharapkan dapat kita ambil manfaatnya dan dapat kita gunakan ilmu yang diberikan untuk mengembangkan pengelolaan JDIH. Kegiatan rapat koordinasi diakhiri dengan foto bersama diantara peserta dan narasumber.

Pada hari Selasa (26/10/2021) KPU Provinsi Banten menerima kunjungan dari Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP) Prof. Dr. Muhammad, S.IP, M.Si, tampak hadir Plt. Sekretaris Jenderal (Sekjen) DKPP Republik Indonesia Drs. Yudia Ramli, M.Si beserta jajaran sekretariat DKPP Republik Indonesia. Adapun dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten diwakili oleh jajaran Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nurkhayat Santosa, Ramelan, serta Masudi. Tampak hadir dalam rombongan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Banten Dr. Didih M. Sudi, M. Sc. Kunjungan ini dilakukan Prof. Dr. Muhammad, S.IP, M.Si disela-sela kegiatan Kuliah Umum dan Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) yang diselenggarakan oleh Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta). Dalam kunjungannya, Ketua DKPP Republik Indonesia melihat sarana prasarana KPU Provinsi Banten, seperti ruang komisioner, ruang rapat, aula, Rumah Pintar Pemilu, media center serta ruang Podcast Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten. Kunjungan Ketua DKPP RI dilanjutkan dengan mengunjungi Kantor Bawaslu Provinsi Banten.                            

Hari ini Selasa (26/10) KPU Provinsi Banten menggelar Rapat Koordinasi Penataan Kearsipan dan Bimbingan Teknis Persuratan & Penataan Arsip Di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten bertempat di Kota Cilegon. Tampak hadir Ketua, Anggota dan Sekretaris KPU Provinsi Banten beserta jajaran serta Ketua dan Sekretaris KPU kabupaten/kota beserta Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik KPU kabupaten/kota se Provinsi banten. Dalam penyampaian laporan kegiatan, Plt. Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik KPU Provinsi Banten Ade Wahyu Margono menjelaskan terkait dengan tujuan dilaksanakannya kegiatan bimbingan teknis ini yaitu untuk penataan kearsipan yang ada di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten, dimana arsip yang ada harus sesuai dengan sistem dan peraturan yang ditetapkan oleh ANRI dan KPU RI. Pada kesempatan itu Irfan Alfi selaku Ketua KPU Kota Cilegon mengucapkan selamat datang kepada semua panitia dan peserta dan menyampaikan bahwa  kearsipan ini merupakan momen yang sangat kita tunggu-tunggu karena sebagai bagian dari proses penyempurnaan tata kelola kearsipan pemilu dan pemilihan. Dalam sambutannya, Ketua KPU Provinsi Banten Wahyul Furqon mengungkapkan bahwa kearsipan merupakan hal yang sangat penting, ketika selesai semua pekerjaan, seringkali semua dokumen arsip kurang diperhatikan padahal banyak hal penting yang kita kerjakan sehingga dokumen tersebut banyak yang terbengkalai. “Bagaimana proses tata kelola arsip, pendokumentasian dan pemusnahan arsip tersebut, dimana tata kelola kearsipan yang kita lakukan terbentur adanya sumber daya yang khusus untuk membidanginya, sarana dan prasarananya belum memadai. Anggaran tata kelola kearsipan kadang tidak terpikirkan untuk dianggarkan oleh KPU RI”, ungkap Wahyul Furqon. "Arsip-arsip yang tercipta dalam proses Pemilu/Pemilihan mesti dikelola dengan baik. Salah satu fungsi kearsipan dari aspek hukum adalah sebagai pembuktian.”pungkas Wahyul Furqon. Narasumber pertama Yayan Daryan dari ANRI menyampaikan materi tentang Persuratan dan Penataan Arsip tentang Pengelolaan Pemilu. “Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip” jelas Yayan Daryan. “Dalam pengelolaan arsip, terbagi dua yakni pengelolaan arsip dinamis dan pengelolaan arsip statis. Fokus penyelamatan arsip negara oleh KPU pada pengelolaan arsip dinamis, sedangkan pengelolaan arsip statis menjadi fokus pelestarian arsip negara oleh ANRI” ungkap Yayan Daryan. Menurut Yayan Daryan, Pengelolaan Arsip Dinamis dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang sah berdasarkan suatu sistem yang memenuhi persyaratan. “Arsip dinamis terbagi dua yakni arsip aktif yaitu arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus dan arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun”, jelas Yayan Daryan. Yayan menambahkan, penggunaan arsip aktif adalah kegiatan pemanfaatan dan penyediaan arsip bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak. Penggunaan arsip untuk berbagai kepentingan pengguna seperti Pertanggungjawaban, laporan, alat bukti/barang bukti, referensi perencanaan dan lain-lain. Sementara itu narasumber kedua M.S. Iskandar Kepala Biro Umum KPU RI menyampaikan materi mengenai tata kelola persuratan dilingkungan KPU. “Untuk Apa Naskah Dinas/Arsip  Dikelola? Yaitu untuk sumber informasi, alat bukti, memori organisasi, serta memori kolektif. Naskah dinas atau arsip yang baik adalah asli/autentik, dapat dipercaya, utuh/lengkap, serta dapat digunakan/ditemukan” terang M.S. Iskandar mengawali paparannya. Lebih lanjut M.S. Iskandar menjelaskan mengenai alur/proses pengelolaan arsip dinamis dilingkungan pencipta arsip. Surat masuk atau surat keluar dilakukan pengkategorian, kemudian dilakukan registrasi, lalu distribusi. “Terkait dengan arsip, perlu kita ketahui juga tentang penyusutan arsip, yaitu kegiatan  pengurangan jumlah  arsip dengan cara Pemindahan arsip inaktif dari  unit pengolah ke unit kearsipan, Pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilaiguna, Penyerahan arsip statis kepada  lembaga Kearsipan. Semua proses tersebut dilakukan pendokumentasian. Adapun tujuan dilakukan penyusutan arsip adalan untuk efisiensi dan efektivitas pengelolaan arsip serta penyelamatan arsip bernilai kesejarahan” ungkap Kepala Biro Umum KPU RI. Dihadapan peserta rapat, M.S. Iskandar mengenalkan aplikasi SRIKANDI yaitu Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi. “Sistem pengelolan secara digital elektronik akan menggunakan SRIKANDI yang dibuat oleh ANRI dan dokumen tersebut akan terakreditasi oleh ANRI. KPU  akan menggunakan aplikasi tersebut setelah digunakan secara nasional”, jelas M.S Iskandar. Kegiatan rapat selain diisi dengan penyampaian materi juga dilakukan diskusi tanya jawab antara peserta dengan narasumber dan diakhiri dengan kegiatan foto bersama.

Hari ini Senin (25/10) Tim Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik  Tahun 2021 yang dipimpin oleh Anggota Komisi Informasi Provinsi Banten Bidang Kelembagaan dan Kerjasama Heri Wahidin beserta tim Monev Komisi Informasi Provinsi Banten melakukan visitasi  badan publik ke KPU Provinsji Banten untuk kategori Lembaga Non Struktural (LNS) tahun 2021. Kehadiran Tim Monev Komisi Informasi Provinsi Banten disambut langsung oleh Ketua, Anggota, dan Sekretaris KPU Provinsi Banten beserta para Kabag dan Kasubbag. Dalam sambutannya Wahyul Furqon selaku Ketua KPU Provinsi Banten mengucapkan selamat datang kepada Tim Monev Komisi Informasi Provinsi Banten. Heri Wahidin selaku Anggota Komisi Informasi Provinsi Banten menyampaikan ucapan terima kasih atas sambutan visitasi yang diberikan oleh KPU Provinsi Banten, “kami meyakini itu adalah bagian dari komitmen  yang dibangun KPU Provinsi Banten untuk menghadirkan informasi yang aktual yang dibutuhkan masyarkat”. “Tujuan kami melakukan visitasi  pertama ingin mengkonfiirmasi seluruh dokumen yang ada di indikator III dan IV, indikator I dan II hanya sebatas memantau saja diwebsite, untuk indikator III dan IV kami ingin melihat secara fisik apakah tersedia atau tidak di meja PPID”, terang Heri Wahidin. “Staf kami akan mengecek dokumen, karena meskipun tidak ada kegiatan visitasi namun dokumen yang memang menjadi bagian dari di indikator III dan IV harus ada di meja PPID terutama terkait Daftar Iinformasi Publik yang dimutakhirkan, itu harus ada  SOP sebagai landasan pengelolaan untuk memberikan informasi kepada publik”, ungkap Heri Wahidin. Heri Wahidin menambahkan, “Dari sejarah perjalanan KPU Provinsi Banten sampai terakhir tahun 2020 mudah-mudahan bisa mempertahankan predikatnya, meskipun  sering kami sampaikan ke badan publik bahwa predikat hanyalah bonus, yang utamanya bagaimana bisa memastikan Badan Publik patuh terhadap kewajibannya untuk menyediakan informasi publik.” “Ada tidak ada monev itu bagian dari  dari kewajiban Badan Publik. Selain itu kami berharap KPU Provinsi Banten bisa menjadi role model khususnya bagi Lembaga Non Struktural (LNS) supaya apa-apa yang menjadi inovasi  serta yang sudah dilakukan  oleh KPU Provinsk Banten bisa ditiru Badan Publik lainnya, karena banyak Badan Publik khususny LNS masih kebingungan, jangankan membuat inovasi namun untuk mengisi Daftar Informasi Publik masih bingung, mungkin nanti bisa belajar dari sini hal-hal tersebut”, pesan Heri Wahidin. Eka Satialaksmana selaku Anggota KPU Provinsi banten Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat pada kesempatan itu kembali  menegaskan komitmen KPU Provinsi Banten untuk menyediakan informasi yang mudah diakses bagi semua kalangan. “Kerja tim PPID tentu disupport juga oleh seluruh elemen yang ada di KPU Banten baik penyiapan data maupun updating informasi yang dibutuhkan oleh publik, termasuk inovasi selain dibangun oleh KPU RI  juga secara mandiri diadopsi oleh tim KPU Banten seperti penyediaan shor cut agar E PPID bisa diakses di android, termasuk E PPID dan sarana prasarana kita siapkan  dilantai bawah agar lebih  mudah diakses oleh semua kalangan serta  aksesible bagi difabel, ini adalah upaya kita untuk terus kita tingkatkan komitmen sekaligus layanannya”, tegas Eka Satialaksmana. Eka Satialaksmana juga menambahkan, KPU sebagai lembaga vertikal tentu sangat terikat dengan kebijakan dan keputusan KPU RI termasuk dalam hal layanan inormasif publik, KPU RI telah mengeluarkan peraturan dan keputusan KPU tentang standar layanan informasi termasuk misalnya juga menyangkut informasi yang dikecualikan itu KPU RI yang menetapkan termasuk uji konsekuensinya. Sementara itu Rohimah Anggota KPU Provinsi Banten dihadapan Tim Monev Komisi Informasi juga menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik adalah sebagai perwujudan dari asas keterbukaan di KPU. “Dalam pengelolaan keterbukaan informasi semua subbag di KPU Provinsi Banten terlibat, dan berjalan lancar untuk penyediaan datanya, tidak ada sekat dalam hal penyediaan data, rakor juga sering kita lakukan, kami yakin penyediaan semua dokumen dan hal-hal lain bukan hanya kami ingin juara tetapi itulah KPU dengan asas keterbukaannya, kami juga berharap hal ini bisa dilaksanakan untuk KPU kabupaten/kota lainnya”, terang Hj. Rohimah. Pada acara tersebut Tim Monev dari Komisi Informasi Provinsi Banten memeriksa dokumen serta memeriksa sarana dan prasarana PPID KPU Provinsi Banten dan diakhiri dengan penyerahan berita acara serta foto bersama.          

Hari ini Selasa (19/10) KPU Provinsi Banten menggelar Rakor Pembentukan dan Penyusunan Infografis badan Ad Hoc Penyelenggara  Pemilu/Pemilihan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se Provinsi Banten bertempat di Rumah Makan S`Rizki Kabupaten Pandeglang dengan peserta KPU kabupaten/kota se Provinsi Banten. Dalam sambutan selamat datangnya, Nunung Nurazizah selaku Anggota KPU Pandeglang Divisi Sosdikilih, Parmas, dan SDM, menyampaikan sebuah kebanggaan bagi kami karena langsung didatangi oleh Anggota KPU RI. “Inilah Pandeglang Kabupaten yang terletak paling barat di Pulau Jawa. Jumlah Kecamatan di Pandeglang sebanyak 35 dan 15 kecamatan tersebut berada di pesisir dan di aliran sungai sehingga menyulitkan Badan Ad Hoc, dan adanya pelanggaran oleh salah satu Badan Ad Hoc dan menyebabkan diselenggarakannya PSU di satu TPS”, ungkap Nunung Nurazizah. Rapat Koordinasi di buka oleh Ketua KPU Provinsi Banten Wahyul Furqon,  beliau menyampaikan “Salah satu persoalan yang dihadapi adalah SDM, bagaimana keikutsertaan masyarakat dalam pemilu/pemilihan tidak hanya sekedar datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya saja, tetapi ikut serta dalam segala proses pemilu/pemilihan”. “Kegiatan hari ini dimaksudkan untuk keterbukaan informasi. Kita ingin menampilkan infografis badan adhoc untuk dibahas bersama-sama”, terang Wahyul Furqon. Sementara itu Hj. Rohimah selaku Anggota KPU Provinsi Banten Divisi SDM dan Litbang dalam arahannya menyampaikan kenapa KPU Banten melakukan kegiatan ini? Karena pada tanggal 16 Agustus 2021 mendapat surat Ketua KPU RI. “Kegiatan ini merupakan persiapan kita menghadapi proses pemilu/pemilihan di tahun 2024 yang tentunya akan lebih berat. Ada perubahan syarat Badan Ad Hoc. Ini sangat memberatkan bagi KPU Kabupaten/Kota. Rakor ini bukan hanya pemaparan narasumber, tetapi juga ditugaskan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk sharing knowledge tentang kesulitan dan tantangan apa saja yang dihadapi,” ungkap Hj. Rohimah. Kegiatan Rapat Koordinasi dihadiri oleh Arief Budiman selaku Anggota KPU RI, dalam paparanya Arief menyinggung soal pengajuan perpanjangan masa jabatan Anggota KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota. “Ketika RDP dengan Komisi II kita bisa mengatakan dengan yakin memohon perpanjangan masa jabatan KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota, sangat logis dan rasional kita mengusulkan perpanjangan KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota”, terang Arief Budiman. Arief menambahkan, tidak masuk akal KPU RI diberi beban untuk merekrut KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota di tengah tahapan Pemilu 2024 yang luar biasa berat. KPU RI pertama kali diberi beban melakukan rekrutmen KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota, kalau dulu tidak, KPU kabupaten/kota di rekrut KPU Provinsi, KPU Provinsi di rekrut KPU RI. “Jadi mungkin dalam sejarah, kalau ada infografis yang dibuat oleh KPU RI nanti tentang sanksi pelanggaran kode etik. Sejak dibentuknya SIPP /Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu, bayangkan nanti kalau ada proses rekrutmen maka kita akan tahu riwayat pendaftar dan akan memudahkan KPU generasi yang akan datang, jadi gak akan yang bisa main-main sampai level KPPS karena akan diketahui berapa kali dia menjadi KPPS, PPS. Nanti akan mudah kita lacak, jadi sistem informasi ini akan bisa membaca hal itu, termasuk kita juga mengembangkan SI-AKBA”, ungkap Anggota KPU RI tersebut. Arief Budiman menambahkan, bukan hal yang mudah merapikan, menata badan ad hoc, jadi kalau tetap direkrut dalam durasi yang normal, dalam masa jabatan periodesasi yang normal saya memperkirakan KPU kedepan masih akan sangat  kerepotan dengan itu, karena saya sudah mengalami itu,  merekrut teman-teman ini, jadi teman-teman musti ingat anda direkrut dengan proses tidak mudah, melalui perdebatan kami yang cukup panjang,  maka kalau anda kerjanya tidak baik, tetapi juga nakal itu menyakitkan bagi kami. Lebih lanjut Arief Budiman menerangkan bahwa berdasarkan komparasinya dengan Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 semuanya kita usulkan lebih besar, awalnya kenapa anggaran KPU yang diusulkan pemilu 2024 sebesar 86 trilyun karena semua sektor kita usulkan tidak boleh dibawah UMR daerah setempat. Kita usulkan semua diatas UMR paling rendah setara UMR daerah setempat. “Sebelumnya KPPS kita usulkan 3 juta, akhirnya  karena ada masukan kita masih pandemic maka diformulasikan baru lagi, sekarang kita usulkan 3 kali lipat naikknya, 550 ribu untuk Ketua KPPS, 500 ribu untuk Anggota, kita usulkan honornya menjadi satu juta lima ratus”, terang Arief Budiman.  “KPU kedepan termasuk badan ad hoc, bukan hanya sebagai penyelenggara teknis pemilu tetapi anda juga menjadi  agen perubahan agar pemilu kita menjadi baik, jadi  ikut memikirkan bagaimana sih menemukan pemilu yang bisa luber dan jurdil itu”, pinta Arief Budiman. Rapat koordinasi selain diisi penyampaian materi juga diisi dengan diskusi terkait dengan permasalahan badan ad hoc.