Berita Terkini

Agenda KPU Provinsi Banten pada hari Kamis (2/9) adalah Rapat Internal KPU Provinsi Banten dengan membahas rencana kegiatan masing-masing divisi, dengan dihadiri Komisioner, Sekretaris, Para Kabag dan Kasubbag di lingkungan KPU Provinsi Banten. Dalam sambutannya Wahyul Furqon selaku Ketua KPU Provinsi Banten menjelaskan bahwa rapat internal ini penting dilakukan mengingat banyak agenda kegiatan yang tertunda akibat adanya PPKM yang sudah berjalan sekitar dua bulan dan saat ini sudah memasuki bulan September sehingga perlu dilakukan strategi agar pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran bisa berjalan sebagaimana yang direncanakan. Ferry Syahminan selaku Sekretaris KPU Provinsi Banten pada rapat tersebut menyampaikan terkait revisi anggaran untuk sarana dan prasarana kantor, tahapan seleksi calon Sekretaris di KPU kabupaten/kota, serta hasil rapat RKBMN seperti penghapusan aset BMN maupun dukungan sarana prasarana pada tahapan Pemilu dan Pemilihan 2024.. Rapat juga membahas terkait capaian realisasi anggaran,serta informasi mengenai perkembangan pembahasan tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak tahun 2024 yang akan dibahas oleh KPU RI bersama dengan Komisi II DPR RI, Pemerintah dan Penyelenggara Pemilu..

Pada hari ini, Selasa 31 Agustus 2021, pukul 13.00 hingga 16.00 WIB berlokasi di Kantor KPU Provinsi Banten, Tim Uji Kesesuaian Pengisian Jabatan Calon Sekretaris KPU Kota Serang mengadakan seleksi wawancara untuk pengisian jabatan Sekretaris KPU Kota Serang. Tim Uji Kesesuaian Pengisian Jabatan Calon Sekretaris KPU Kota Serang terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu Suryadi, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi KPU RI selaku Ketua, Ferry Syahminan Sekretaris KPU Provinsi Banten selaku Sekretaris, dan Fahmi Musyafa Anggota KPU Kota Serang selaku Anggota. Kegiatan diawali dengan sambutan dan pembukaan oleh Ketua Tim Uji Kesesuaian Pengisian Jabatan Calon Sekretaris KPU Kota Serang, Suryadi dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa proses seleksi wawancara ini merupakan lanjutan dari proses seleksi sebelumnya, yaitu seleksi administrasi, yang telah menghasilkan 3 (tiga) peserta, yaitu Encep Supriyadi, S.H, Hendro Sulistyo, S.Sos., M.Si, dan Rivandi, S.H., M.H. Suryadi juga menyampaikan bahwa semua peserta  harus siap berkompetisi dengan sehat, proses wawancara ini terdapat 4 kriteria penilaian yaitu poin sosial kultural, kompetensi, integritas dan penelusuran rekam jejak. Dikarenakan kegiatan wawancara dilakukan secara langsung/luring maka terdapat persyaratan yang harus disiapkan, yaitu peserta ketika hadir ke KPU Provinsi Banten wajib melampirkan hasil rapid test Antigen atau PCR hasil negatif dengan pengambilan sampel maksimal 3x24 jam, hasil test Covid dapat berupa soft copy maupun hard copy, peserta wajib menunjukkan KTP atau kartu identitas yang ditunjukkan kepada panitia ketika akan memulai kegiatan wawancara, panitia diwajibkan melakukan perekaman baik barupa Audio ataupun Video pelaksanaan wawancara, dan ruang wawancara wajib menerapakan standard protokol Covid-19. Kegiatan wawancara berlangsung dengan lancar dan dapat diikuti oleh semua peserta dengan baik, tahap berikutnya adalah penyampaian hasil wawancara kepada Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia untuk di rangking dan rangking tertinggi dinyatakan memenuhi syarat untuk kemudian dilantik menjadi Sekretaris KPU Kota Serang.

KPU Provinsi Banten hari ini Senin (30/8) melaksanakan kegiatan apel pagi rutin secara virtual dengan dihadiri Komisioner, Sekretaris, Kabag, Kasubbag serta staff dilingkungan KPU Provinsi Banten. Eka Satialaksmana selaku pembina apel memberi arahan kepada seluruh peserta apel agar pelaksanaan tugas pokok terus dilaksanakan seperti kegiatan di luar tahapan baik yang berbasis APBN dan APBD untuk disesuaikan dengan status daerah pada masa pandemi Covid19, bagi ASN untuk tetap berpegang teguh dan melaksanakan 5 janji / Panca Prasetya Koprs Pegawai Republik Indonesia berlaku untuk semua pegawai, dan untuk komisioner untuk tetap menjunjung tinggi kode etik penyelenggara pemilu.    

Menindaklanjuti surat Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Perihal Dukungan Sosialisasi dan Publikasi Pelaksanaan Peraturan Gubernur Banten Nomor 32 tahun 2021 tentang  Pengurangan Pokok dan/atau Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama  Kendaraan Bermotor  Penyerahan Pertama, Penyerahan Kedua, dan Seterusnya, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan  Bermotor, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten menyampaikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam Program Combo Untung dalam rangka Kemerdekaan dan HUT Banten ke 21 antara lain: 1. Pengurangan 2%-10% Pokok PKB dan BBNKB I 2. Bebas BBNKB II, Bebas Denda PKB dan BBNKB II 3. Penghapusan Tunggakan Pokok PKB.      

KPU Provinsi Banten melakukan sosialisasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), Pengisian Data Mandiri mySAPK (PDM mySAPK) dan absensi virtual KPU Provinsi Banten. Acara sosialisasi ini dihadiri oleh Sekretaris KPU Provinsi Banten dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten, Kepala Bagian KPU Provinsi Banten, Kepala Sub Bagian KPU Provinsi Banten dan Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten, serta para pelaksana di Sekretariat KPU Provinsi Banten yang dilaksanakan secara daring pada hari Kamis (12/8). “SKP dan Pengisian Data Mandiri pada aplikasi mySAPK sangat penting bagi Pegawai Negeri Sipil. Karena ini merupakan bentuk pembaruan sistem untuk kedepannya mempermudah mengurus Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, dan lain sebagainya. Selain itu, absensi virtual sebagai sistem absensi kehadiran juga sangat inovatif untuk dilakukan dalam masa pandemi Covid-19”, terang Ferry Syahminan selaku Sekretaris KPU Provinsi Banten. Sesi pertama adalah materi SKP yang disampaikan oleh Bapak Edhi Rahardjoe dari Biro SDM Setjen KPU Republik Indonesia. Dalam penyampaiannya secara garis besar perbedaan SKP yang terbaru dengan SKP yang lama terdapat pada aspek penilainnya. Yaitu, yang sebelumnya dilaksanakan dalam waktu satu tahun, menjadi per semester. Artinya, dalam satu tahun dibuat dua SKP. Sesi kedua adalah terkait PDM mySAPK yang disampaikan oleh Kabag Program, Data, Organisasi dan SDM Sekretariat KPU Provinsi Banten, H. Agus Supriyadi. Dilanjutkan dengan simulasi pengisian PDM mySAPK secara langsung oleh staff sub bagian SDM Sekretariat KPU Provinsi Banten, Aldhi Rizki Darmawan. Sesi ketiga adalah pembahasan absensi virtual di lingkungan KPU Provinsi Banten yang dibimbing oleh pelaksana sub bagian Teknis dan Hupmas KPU Provinsi Banten, Danang Arief Sumedi.  

Pada hari Rabu, 18/08 masih dalam suasana peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia, Sekretariat KPU Provinsi Banten melaksanakan Ujian Alih Status bagi Pegawai Negeri Sipil Dipekerjakan (PNS DPK) pada Sekretariat KPU se-Provinsi Banten. Ujian ini dilakukan dengan mekanisme wawancara daring melalui aplikasi Zoom Meeting. Berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia Nomor 1818/SDM.05.1-SD/05/SJ/VIII/2021, ujian dilaksanakan secara serentak se-Indonesia mulai dari tanggal 18 s.d. 20 Agustus 2021. Untuk waktu pelaksanaan, ujian dilakukan sepanjang hari dimulai dari jam 08.00 WIB s.d. 16.00 WIB dengan masing-masing peserta diberikan waktu selama 30-45 menit. Adapun peserta yang mengikuti ujian berjumlah sembilan orang yang terdiri dari PNS DPK pada Sekretariat KPU Provinsi Banten (satu orang), Sekretariat KPU Kabupaten Lebak (lima orang), Sekretariat KPU Kabupaten Pandeglang (satu orang) dan Sekretariat KPU Kabupaten Serang (dua orang). Tim penguji pada Ujian Alih Status periode ini terdiri dari bapak Ferry Syahminan sebagai ketua, bapak Ade Wahyu Margono sebagai sekretaris, dan  Aldhi Rizki Darmawan sebagai anggota. Sementara untuk pejabat Eselon III pada Sekretariat KPU Provinsi Banten diuji oleh bapak Kautsar Agus Hutari dari Biro SDM KPU Republik Indonesia dan bapak Ferry Syahminan sebagai Sekretaris KPU Provinsi Banten. Materi yang diujikan pada Ujian Alih Status kali ini terdiri dari pengetahuan kelembagaan dan organisasi, motivasi, komitmen, integritas, visioning, serta kemampuan individu. Diharapkan ke depannya pegawai yang lolos Ujian Alih Status menjadi pegawai organik K pegawai yang memiliki intelektual dan integritas yang baik.