Berita Terkini

Kesuksesan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan Pemilihan 2020 menarik perhatian Kedutaan Besar Amerika Serikat (Kedubes AS) di Indonesia untuk memahami prosesnya.  Bekerja sama dengan International Foundation for Electoral System (IFES), keduanya kemudian mengundang KPU RI untuk hadir sebagai narasumber webinar yang diselenggarakan Kamis (24/6/2021). Kegiatan ini sendiri mengambil tema "Adapting to Covid-19: Indonesia, The United States and The Indo-Pacific. (Session 5 of The Virtual Forum Series).  Mengawali kegiatan diskusi Pasific Forum International ini, moderator yang juga Executive Center for Strategic and International Studies (CSIS) Philips J Vermonte mengatakan latar belakang Kedubes AS menggelar webinar ini adalah karena adanya kesamaan proses demokrasi antara Indonesia dengan Negara Paman Sam. Ditambah adanya pandemi Covid-19 yang membuat pemilu tertunda dan Pemilihan harus mengikuti proses dengan protokol kesehatan. "Dengan webinar ini berharap mendapatkan wawasan bukan hanya pada pemilu yang sudah berlangsung tapi juga untuk pemilu dimasa depan," ujarnya.  Mewakili KPU RI, Anggota Evi Novida Ginting Manik kemudian menceritakan proses KPU melaksanakan Pemilihan 2020 di tengah pandemi Covid-19. Mulai dari penghentian tahapan, perubahan waktu pelaksanaan pemungutan suara, hingga penyesuaian proses dan cara peserta pemilihan dan pemilih saat mengikuti tahapan demi tahapan pemilihan.  Evi juga menekankan pentingnya koordinasi dengan beragam pihak, menyikapi pandemi yang menurut dia hal baru dalam proses pemilihan kepala daerah. "KPU selalu berkoordinasi intensif bersama dengan gugus tugas Covid-19, Kemendagri, dan Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Yang paling intensif sekali KPU melakuan berbagai pertemuan dengan gugus tugas dimana KPU melakukan konsultasi terkait dengan persiapan yang harus dilakukan didalam mengatasi ataupun menghindari terjadinya terpapar Covid-19 ini " ungkap Evi.  Tak kalah penting Evi mengatakan perlunya penyiapan regulasi, terutama regulasi yang mengatur pelaksanaan pemilihan kepala daerah di tengah pandemi. Juga penyiapan logistik berupa Alat Pelindung Diri (APD) yang menjadi syarat pemilih dan petugas selama di TPS. "Seperti masker, sarung tangan, penyemprotan di TPS. Itu semua kita lakukan untuk memastikan seluruh pemilih yang datang sehat," tutur Evi. Terakhir, Evi juga mengungkap upaya KPU untuk memaksimalkan penggunaan teknologi informasi disetiap tahapan pemilihan. Yang terbaru adalah pemanfaatan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap). "kita gunakan dalam rangka untuk mengurangi penggunaan kertas untuk publikasi dan transparansi serta akuntabilitas sehingga proses penghitungan bisa diakses oleh publik dalam waktu yang cepat," tutup Evi. Hadir sebagai narasumber lain dalam webinar ini, Director of Program Development & Innovation Center International Foundation For Electoral Systems Staffan Darnolf serta Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar. (Sumber: www.kpu.go.id)

Pada hari Jumat (23/7) KPU Provinsi Banten menggelar kegiatan Rapat Koordinasi Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Semester I TA.2021, KPU Provinsi Banten  dan KPU Kab/Kota Se-Provinsi Banten. Kegiatan rapat ini dihadiri Ketua KPU Provinsi Banten, Anggota KPU Provinsi Banten, Sekretaris KPU Provinsi Banten, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, Pengelola Keuangan, operator SAIBA dan SIMAK  BMN Sekretariat KPU Provinsi Banten. Adapun peserta dari KPU kabupaten/kota meliputi Ketua KPU kabupaten/kota, Sekretaris, Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik dan para Operator SAIBA dan SIMAK BMN KPU Kabupaten/ kota Se-Provinsi Banten. Kegiatan Rapat Koordinasi Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Semester I TA.2021 mendapat pendampingan oleh KPU RI, dari Biro Keuangan bagian Aklap dan BMN. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring mulai pukul 14.00 WIB dan berlangsung hingga pukul 22.00 WIB. Dalam sambutannya Wahyul Furqon selaku Ketua KPU Banten sekaligus membawahi Divisi Keuangan, menekankan pentingnya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan (LK) ini yaitu untuk menyamakan data SAIBA(Sistem Akuntansi Internal Berbasis Akrual) dan SIMAK BMN (Sistem Instansi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara), dalam mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas, kepatuhan terhadap peraturan dan Efektifitas Pengendalian Internal sehingga KPU bisa mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Sementara itu Ferry Syahminan selaku Sekretaris KPU Provinsi Banten dalam arahan menyampaikan  bahwa Rekonsiliasi Laporan Keuangan Semester I ini dilakukan dalam rangka peningkatan Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Keuangan Negara. Kegiatan rekonsiliasi disupervisi  oleh Kabag AKLAP dan Subbagian dari BMN, Biro Keuangan KPU RI, yang membimbing serta melakukan pendampingan secara teknis dalam Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan (LK) Semester I TA.2021. Rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Keuangan ini untuk menyamakan data baik data yang ada dalam SAIBA dengan data yang ada di SIMAK BMN dengan menggunakan sistem  E-Rekonsiliasi dan Laporan Keuangan Semester I dari Bulan Januari s.d Juni 2021.

Pada hari Rabu (21/7) malam, Sekretaris Jenderal KPU RI Bernad Dermawan Sutrisno didampingi para Kepala Biro Setjen KPU RI berkunjung ke kantor KPU Provinsi Banten. Kunjungan kerja tersebut dalam rangka supervisi dan pembinaan kepegawaian untuk meningkatkan soliditas dan kekompakan di jajaran sekretariat KPU Provinsi Banten serta memeriksa sarana prasarana di lingkungan KPU Provinsi Banten. Pertemuan pun digelar dengan peserta terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan. Tampak hadir Sekretaris KPU Provinsi Banten Ferry Syahminan didampingi Kabag dan Kasubbag dilingkungan KPU Provinsi Banten. “Selamat datang Bapak Sekjen beserta Kepala Biro KPU RI di Provinsi Banten, kami sampaikan bahwa saat ini kami juga menerapkan WFH 100%, namun ketika ada hal-hal yang penting untuk diselesaikan maka kami pun ke kantor untuk menyelesaikan pekerjaan. Untuk di Provinsi Banten terdapat 8 KPU kabupaten/kota, tadi kita juga baru selesai rapat dengan para Kabag dan Kasubbag untuk membahas kegiatan rutin di masing-masing sub bagian”, terang Ferry Syahminan mengawali sambutannya. Bernad Dermawan Sutrisno selaku Sekretaris Jenderal KPU RI menyampaikan maksud dan tujuan kunjungan ke KPU Provinsi Banten mengingat ini adalah kunjungan pertama di kantor KPU Provinsi Banten. “Banyak pekerjan-pekerjaan  kita kedepan yang harus kita selesaikan, dari sisi anggaran pun kita ini kena pemotongan lagi,  refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid19. Saya minta dari sisi anggaran teman-teman di Banten bisa menyesuaikan agenda-agenda yang tidak terlalu urgen untuk bisa tidak menjadi prioritas. Tapi prioritas kita yakni di pusat dan nanti diprovinsi dan kab./kota adalah penanganan pandemic untuk di lingkungan kantor. Kita harus ada alokasi anggaran untuk penanganan Covid19”, ungkap Bernad Dermawan Sutrisno. Pada kesempatan itu Ferry Syahminan melaporkan kondisi kepegawaian di lingkungan KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota. “Untuk KPU Provinsi Banten termasuk type A dengan 7 komisioner, dan saat ini di kabupaten/kota terjadi kekosongan Sekretaris yakni Sekretaris KPU Kab. Lebak dan Sekretaris Kota Serang. Untuk di KPU Provinsi Banten karena tipe A maka perlu dua orang Kabag lagi karena saat ini baru ada dua Kabag karena Kabag Keuangan Umum dan Logistik pensiun dan  karena tipe A maka perlu menambah dua Kasubag lagi, selain itu ada kekosongan Kasubbag di beberapa KPU kabupaten/kota ”, jelas Ferry Syahminan. Menanggapi hal itu Bernad Dermawan Sutrisno menjelaskan,“Pada rapat tadi saya juga minta ke biro SDM untuk membuat time line pengisian Esselon III di KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota mengacu dengan keputusan 366”, terang Bernad Dermawan Sutrisno.  Selain memberikan arahan terkait kepegawaian, Bernad Dermawan Sutrisno pun melakukan pemeriksaan fasilitas gedung kantor KPU Provinsi Banten seperti ruang rapat, aula rapat, ruangan komisioner, ruangan Rumah Pintar Pemilu serta ruangan PPID. Sebelum bertolak ke KPU RI, Bernard Dermawan Sutrisno berpesan kepada jajaran KPU Provinsi Banten untuk menjaga soliditas tim, kedisiplinan, serta menjaga kekompakan guna meningkatkan kinerja jajaran sekretariat KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota mengingat pada depan tahapan pemilu akan segera dimulai.

Setelah sebelumnya dilakukan penyambutan dan perkenalan dengan jajaran komisioner dan sekretariat KPU Provinsi Banten, hari ini Senin  (19/7) kembali dilakukan acara penyambutan dan perkenalan Sekretaris KPU Provinsi Banten, Bapak Ferry Syahminan, S.Sos., M.Si dengan dihadiri Komisioner dan Sekretariat KPU Provinsi serta Komisioner, Sekretaris serta para Kasubbag KPU kabupaten/kota se Provinsi Banten. Dalam sambutannya Wahyul Furqon selaku KPU Provinsi Banten menyampaikan  ungkapan syukur atas acara yang digelar hari ini. “Alhamdulillah beberapa hari yang lalu kita sudah mempunyai Sekretaris baru, Tentunya dengan bimbingan sekretaris yang baru akan menambah etos kerja di lingkungan sekretariat KPU Provinsi Banten maupun sekretariat KPU Kabupaten/Kota.”, terang Wahyul Furqon. Hj. Rohimah selaku Anggota KPU Provinsi Divisi SDM dan Litbang menyampaikan arahan serta teknis pelaksanaan perkenalan. “Nanti Ketua KPU kabupaten/kota bisa memperkenalkan Ketua dan Anggota KPU kabupaten/kota, nanti Sekretraris memperkenalkan Kasubagnya dan menyampaikan secara garis besar kondisi kesekretariatan. Manfaatkanlah waktu dengan sebaik-baiknya, bagi KPU kabupaten/kota yang mempunyai kendala baik dalam struktur kepegawaian/SDM maupun dalam hal lainnya silahkan disampaikan pada acara ini”, ungkap Hj. Rohimah. Sementara itu Ferry Syahminan, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris yang baru dilantik dalam perkenalannhya dengan jajaran KPU kabupaten/kota menyampaikan ucapan terima kasih serta memohon dukungan dan kerjasama dari KPU kabupaten/kota. “Saya selaku Sekretaris KPU Provinsi Banten memperkenalkan diri kepada komisioner dan sekretariat KPU kabupaten/kota se Provinsi Banten. Saya awalnyai Kemendagri, kemudian pindah ke Kementerian Otonomi Daerah, lalu Kementerian Muda Urusan Percepatan Pembanguna Kawasan Timur Indonesia, lalu berganti menjadi Kementerian Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia, lalu berubah lagi menjadi Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, dan terakhir tahun 2014 sampai pertengahan Juli 2021 di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal”, ungkap Ferry Syahminan. “Pada kesempatan ini saya mohon dukungan dan kerjasamanya dari bapak dan Ibu semuanya  bagaimana kita bersama-sama meningkatkan kinerja ataupun keberhasilan KPU se Provinsi Banten sekaligus mohon doanya agar saya dapat menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya serta selalu dalam lindungan Allah SWT”,  terang Ferry menutup perkenalannya. Acara kemudian dilanjutkan dengan perkenalan baik oleh jajaran komisioner KPU kabupaten/kota serta jajaran sekretariat KPU kabupaten/kota. Pada kesempatan itu Ketua dan Sekretaris KPU kabupaten/kota menyampaikan secara ringkas persoalan di masing-masing satker seperti persoalan kepegawaian seperti kekosongan Sekretaris, kekosongan Kasubbag, adanya personil/pegawai yang sakit, serta kurangnya personil ditingkat KPU kabupaten/kota. Diharapkan dengan adanya acara ini, koordinasi,soliditas serta kekompakan di jajaran penyelenggara pemilu baik KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota semakin terjaga sehingga dapat meningkatkan etos kerja serta keberhasilan bagi KPU kedepannya.

Pasca dilantiknya Ferry Syahminan, S.Sos.,M.Si sebagai Sekretaris KPU Provinsi Banten, hari ini Jumat (16/7) dilakukan acara penyambutan dan perkenalan Ferry Syahminan, S.Sos.,M.Si sebagai Sekretaris KPU Provinsi Banten. Acara yang digelar secara daring ini dihadiri Ketua dan Anggota, KPU Provinsi Banten, para Kabag, Kasubbag serta staf Sekretariat KPU Provinsi Banten. Dalam sambutannya Wahyul Furqon selaku Ketua KPU Provinsi Banten menyampaikan ungkapan syukur dan ucapan selamat datang kepada Ferry Syahminan selaku Sekretaris KPU Provinsi Banten. “Alhamdulillah setelah beberapa bulan menunggu sekretaris definitif akhirnya pada hari Selasa kemarin telah dilantik Bapak Ferry Syahminan, S.Sos.,M.Si sebagai Sekretaris KPU Provinsi Banten. Selamat datang Pak Ferry Syahminan di lingkungan keluarga besar KPU Provinsi Banten, terkait kehadiran pak sekretaris tentunya akan ada harapan-harapan yang akan disampaikan oleh teman-teman komisioner dan yang lainnya”, terang Wahyul Furqon. “Pak Sekretaris sebagai leading sector pembina kepegawaian tentunya akan melakukan pembinaan  dan arahan kepada para staf dibawah bagaimana kita menciptakan suasana yang solid karena itu adalah modal utama sehingga kedepan kita akan lebih siap dengan keberadaan sekretariat yang lebih solid”, jelas Wahyul Furqon. Rohimah Anggota KPU Provinsi Banten Divisi SDM dan Litbang, menyampaikan selamat datang dan selamat bergabung kepada Ferry Syahminan di keluarga besar KPU Provinsi Banten. “Segera beradaptasi, mari satukan langkah menuju tahapan pemilu 2024. Mudah-mudahan kehadiran Pak Ferry membawa keberkahan bagi kita semua dan kita tetap menjaga lembaga ini  tetap menjadi lembaga yang berintegritas , mandiri dan professional”, ungkap Rohimah. Ramelan selaku Anggota KPU Provinsi Banten Divisi Perencanaan dan Logistik, selain mengucapkan selamat datang juga berharap kehadiran Ferry Syahminan bisa memberikan spirit baru setelah setahun tidak ada sekretaris definitif. Selain itu Ramelan juga berharap agar suasana egaliter yang selama ini terbangun kedepannya tetap dijaga. Senada dengan komisioner yang lain, Masudi Anggota KPU Provinsi Banten Divisi Teknis Penyelenggaraan juga mengucapkan selamat datang, selamat bergabung, dan selamat memasuki rumah baru kepada Ferry Syahminan di rumah KPU Provinsi Banten. “Dengan semangat baru yakni semangat  kebersamaan kita bisa melangkah meneruskan hal-hal baik yang ditinggalkan sekretaris lama dengan capaian-capaiannya, memperbaiki hal-hal yang dianggap kurang tepat, kurang capaian tentunya dengan jajaran sekretariat dibawah komando pak Ferry Syahminan”, terang Masudi. Agus Sutisna selaku Anggota KPU Provinsi Banten Divisi Data dan Informasi selain mengucapkan selamat datang serta selamat bergabung kepada Ferry Syahminan juga berharap agar cepat beradaptasi dan membawa keberkahan dan maslahat bagi lembaga KPU Provinsi Banten. “KPU ini salah satu dari lembaga negara yang dibentuk di era reformasi, KPU ini kategori lembaga quasi negara artinya separuh atau setengahnya negara, alasan pokoknya karena di dalamnya tidak murni birokrat/ASN dan ini tentunya berbeda dengan kantor Pak Ferry sebelumnya.  Ini tentunya akan memberikan warna tersendiri sehingga bagaimana harus beradaptasi menghadapi keberagaman di KPU ini”, jelas Agus Sutisna. “Sebagai gambaran untuk divisi Datin, sesuai amanat UU 7 tahun 2017 pasca pemilu 2019, kita terutama di Satker KPU kabupaten/kota sedang melaksanakan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Sekarang data pemilih wajib dirawat tanpa jeda dan dirawat sepanjang tahun”, terang Agus Sutisna. Eka Satialaksmana Anggota KPU Provinsi Banten Divisi Sosdiklih Parmas juga mengucapkan, selamat datang, selamat bergabung dan selamat berjuang bersama-sama kepada Ferry Syahminan. “Saya kira pak Ferry tidak perlu berlama-lama beradaptasi dan segera running untuk segera memetakan persoalan dan apa yang harus dilakukan terlebih dahulu mana yang menjadi prioritas untuk diselesaikan di sekretariat baru kemudian berbicara langkah strategis, langkah kedepan bersama teman-teman komisioner”, ungkap Eka Satialaksmana. Terakhir, Nurkhayat Santosa selaku Anggota KPU Provinsi Banten Divisi Hukum dan Pengawasan berpesan, karena kita dalam keluarga besar KPU Provinsi Banten marilah kita bersama-sama untuk membesarkan KPU Provinsi Banten, untuk tidak ada jurang pemisah dalam komunikasi, dalam silaturahmi tidak membeda-bedakan karena kita adalah keluarga besar, karena hubungan kita adalah hubungan yang saling mengisi, kedepan semoga persoalan apapun bisa diselesaikan dengan baik sehingga KPU Provinsi Banten semakin solid. Ferry Syahminan, S.Sos.,M.Si selaku Sekretaris KPU Provinsi Banten kemudian memperkenalkan diri terkait riwayat kedinasan sebelum bergabung dengan KPU Provinsi Banten. “Saya dulu CPNS di Kemendagri, kemudian pindah ke Kementerian Otonomi Daerah, lalu Kementerian Muda Urusan Percepatan Pembanguna Kawasan Timur Indonesia, lalu berganti menjadi Kementerian Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia, lalu berubah lagi menjadi Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, dan terakhir tahun 2014 berubah menjadi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal”, ungkap Ferry Syahminan.     “Kemarin saya ke kantor dan bertemu dengan pak Kabag dan teman-teman, sedikit banyak sudah mengetahui informasi terkait kendala-kendala di SDM insya Allah nanti saya coba untuk membantu mengkomunikasikan ke pusat semoga dalam waktu dekat  ada jawaban untuk mengisi kekosongan baik di KPU Provinsi maupun KPU kabupaten/kota”, ungkap Ferry Syahminan Lebih lanjut Ferry Syahminan  juga menyamnpaikan bahwa apa yang selama ini  sudah berjalan baik silahkan saja, saya tidak akan merubah apa  yang sudah baik. Saya mohon dukungannya, kita bekerjasama yang baik, jaga kekompakan dan tetap solid supaya apa yang kita cita-citakan bisa terwujud kedepannya”, pungkas Ferry Syahminan mengakhiri perkenalannya. Acara pun dilanjutkan dengan perkenalan mulai dari Kabag, Kasubbag serta staf di lingkungan KPU Provinsi Banten.

Hari ini Kamis tanggal 15 Juli 2021, Ketua dan Anggota KPU Provinsi Banten beserta Kabag Hukum Teknis dan Hupmas menghadiri secara daring acara Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Serta Instrumen Penilaian Self Assesment Questionnaire (SAQ) Tahun 2021 yang diselenggarakan Oleh Komisi Informasi Provinsi Banten. Menurut Nana Subana selaku Anggota Komisi Informasi Provinsi Banten Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi, tahapan Monev terkait keterbukaan informasi publik dimulai dengan distribusi kuesioner tanggal 12-16 Juli 2021, pengembalian kuesioner paling lambat tanggal 6 Agustus 2021, verifikasi kuesioner tanggal 9-19 Agustus 2021, presentasi tanggal 30 Agustus sampai dengan 8 september 2021 serta visitasi badan publik tanggal 11-29 Oktober 2021. "Indikator penilaian kuesioner antara lain indikator pengembangan website, indikator pengumuman informasi publik, indikator pelayanan informasi publik, dan indikator penyediaan informasi publik", terang Nana Subana. "Adapun persentase penilaain, Verifikasi oleh TIM MONEV KIP kepada seluruh Badan Publik melalui media website resmi Badan Publik dengan bobot 30%, Verifikasi oleh TIM MONEV KIP terhadap Badan Publik yang mengembalikan Kuesioner yang disertai dengan data dukungan dengan bobot 40%, serta terakhir presentasi dengan bobot nilai 30%", ungkap Nana Subana kepada peserta rapat. Sementara itu Anggota KPU Provinsi Banten Eka Satialaksmana dalam sesi diskusi menyampaikan pertanyaan terkait dengan metode visitasi badan publik yang nantinya akan dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Banten mengingat saat ini Provinsi Banten sedang dalam kondisi PPKM Darurat, selain itu Eka juga menyampaikan terkait unsur penilaian terhadap fitur informasi yang dimiliki oleh badan publik KPU yakni E PPID, JDIH, info pemilu dan sistem informasi lainnya. Menanggapi hal itu Nana Subana menjelaskan bahwa sejauh ini Komisi Informasi Provinsi Banten masih merencanakan untuk kunjungan atau visitasi secara langsung tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat, terkait fitur informasi yang dimiliki badan publik nanti Komisi Informasi tentunya akan memeriksa berdasarkan kuesioner yang disampaikan oleh badan publik karena saat ini prinsip keterbukaan informasi adalah kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi yang disediakan oleh badan publik.