Berita Terkini

KPU BANTEN - KPU Provinsi Banten hadiri kegiatan rekapitulasi nasional hasil verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu. Ketua KPU Hasyim Asy’ari, Anggota KPU August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Idham Holik, Parsadaan Harahap, Mochammad Afifuddin, dan Yulianto Sudrajat, menggelar Rapat Rekapitulasi Nasional Hasil Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Pemilu Tahun 2024, di Gedung KPU, Rabu (14/12/2022). Kegiatan ini diikuti juga  oleh Sekretaris Jenderal KPU, Bernad Dermawan Sutrisno, pejabat Eselon I dan II Setjen KPU, Bawaslu, DKPP, KPU Provinsi dan perwakilan partai politik calon peserta Pemilu Tahun 2024. Hasyim dalam konferensi pers menyampaikan hasil rekapitulasi verifikasi partai politik, yang digelar bertepatan 14 bulan sebelum hari pemungutan suara (sesuai amanat UU 7 Tahun 2022, partai politik peserta Pemilu 2019 yang memenuhi ambang batas parlemen memiliki opsi untuk tetap menggunakan nomor urut di Pemilu 2019, atau mengembalikan nomor urutnya ke KPU untuk ikut kembali dalam proses pengundian. Sementara partai politik peserta Pemilu 2019 yang tidak lolos ambang batas parlemen dan partai baru wajib mengikuti pengundian nomor urut.  Partai politik yang telah ditetapkan kemudian diikutkan dalam Rapat Pleno Terbuka Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Partai Politik Pemilu 2024. Dengan catatan, sebagaimana ketentuan Perppu Nomor 1 Tahun 2022, partai politik peserta Pemilu 2019 yang memenuhi ambang batas parlemen memiliki opsi untuk tetap.

KPU BANTEN - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten hari ini menyelenggarakan bimbingan teknis penggunaan aplikasi sistem informasi pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diadakan di Hotel Swiss Belinn Hotel Cikande Modern (13/12).   Kegiatan ini dihadiri oleh 36 nama Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang telah terdaftar sebelumnya. Peserta yang hadir terdiri dari LO atau Penghubung, Admin, serta bakal calon DPD sendiri dengan jumlah total mencapai lebih dari 70 orang. Fakta ini menunjukkan kenaikan pendaftar calon DPD pada pemilu 2024. Ketua KPU Provinsi Banten dalam kesempatan ini hadir memberikan sambutan selamat datang kepada LO, operator dan bakal calon DPD yang hadir, "Hari ini sebaran bakal calon anggota DPD merata di seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten, pertemuan kita bukan hanya saat ini saja, agar pemahamannya utuh," ucap Wahyul Furqon dalam sambutannya. Selanjutnya, Pada paparan materi, Masudi sebagai Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi Banten menyatakan, "Dalam PKPU No.10, yang rekan-rekan sudah unduh, kami harap bisa menelaah norma dan lampiran yang tidak sedikit jumlahnya, terkait dengan jadwal dan mekanisme pencalonan, persiapan penyerahan dukungan dimulai 6-29 Desember, sedangkan penyerahan dukungan dimulai dari 16 hingga 29 Desember," tutur Masudi. Sesi selanjutnya, peserta bimtek melakukan praktek penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Andrie minggon pada praktek penggunaan SIPOL menjelaskan, "Pada saat ini, penggunaan aplikasi ini dipakai untuk simulasi data bakal calon, sehingga nanti kita semua lancar dalam penggunaan aplikasinya," tutur Minggon. Dalam forum ini juga dijelaskan pentingnya surat pernyataan mandat dan surat permintaan akses SILON agar proses kedepan dalam menginput data dan menyusun daftar pendukung menjadi lebih mudah.

KPU BANTEN - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten gelar media gathering yang diikuti oleh Wartawan Harian dan Elektronik tergabung dalam Pokja Wartawan Provinsi Banten(12/12). Kegiatan ini dilakukan untuk persiapan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Tahun 2024. Acara yang digelar di Teater Koffie ini mendapat perhatian dan sambutan yang positif dari awak media. Hadir pada kegiatan tersebut Komisioner KPU Provinsi Banten H.Agus Sutisna selaku Koordinator Divisi Data dan Informasi, Nurkhayat Santosa, Ramelan dan Hj.Rohimah beserta Jajaran Sekretariat KPU Provinsi Banten. Pada kesempatan itu, H. Agus Sutisna selaku Anggota KPU Provinsi Banten Divisi Data dan Informasi menyampaikan informasi mengenai Persiapan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024, "KPU senantiasa berkomitmen menjaga hak pilih dan kedaulatan rakyat dengan pemutakhiran data pemilih yang berkelanjutan," ungkap Agus dalam paparannya. Dalam kesempatan ini, KPU Banten juga turut menyosialisasikan PKPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih. Kordiv Data dan Informasi ini juga secara detail menjelaskan program dan jadwal kegiatan tahapan penyusunan Daftar Pemilih Pemilu 2024, serta TPS di lokasi khusus.

KPU BANTEN – Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten hari ini menyelenggarakan bimbingan teknis penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diadakan di Hotel Swiss Belinn, Kawasan Cikande Modern, 12-13 Desember 2022. Acara ini dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi Banten, Sekretaris dan jajaran sekretariat KPU Provinsi Banten serta Kasubag dan Operator KPU Kabupaten/ Kota se-Provinsi Banten. Ketua KPU Provinsi Banten, Wahyul Furqon dalam sambutannya menyatakan kesiapan kita adalah kunci untuk melewati seluruh tahapan Pemilu, "Kita harus senantiasa mempersiapkan diri dengan padatnya tahapan yang kita laksanakan. Terselenggaranya rapat pleno verifikasi faktual perbaikan, kemudian juga komisioner membagi tugas melaksanakan tes wawancara PPK di Kabupaten Kota, serta hari ini menjadi rangkaian hal penting bagi tahapan Pemilu," ucap Wahyul. Dalam sesi paparan, Kordiv Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Masudi menjelaskan agar sekretariat dapat segera menyelesaikan timeline kegiatan yang padat, "Setelah ini, mari kita menyusun laporan untuk Dapil, kemudian melaksanakan evaluasi verifikasi faktual yang dalam waktu yang sama kita juga menerima berkas pencalonan DPD," kata Anggota KPU Provinsi Banten ini. Dalam bimtek ini, terbagi menjadi dua sesi, yang pertama adalah sesi paparan, dan yang kedua adalah sesi praktek penggunaan aplikasi SILON. Acara ini juga akan dilanjutkan dengan pertemuan bimtek berikutnya yang turut mengundang LO dari calon Peserta yang hendak mengikuti Pencalonan DPD esok hari. Annisa Puspa, Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Partisipasi Hubungan Masyarakat berharap, hari ini dan besok semua persiapan dan bimbingan teknis berjalan optimal dan tidak ada kendala.

KPU BANTEN- Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten (KPU Provinsi Banten) telah menggelar Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu di Tingkat KPU Provinsi Banten yang dilaksanakan di Hotel Le Semar Pada Hari Ini 10 Desember 2022. Rapat Pleno dibuka dan di Pimpin oleh Ketua KPU Provinsi Wahyul Furqon. Selain itu rapat pleno juga  dihadiri oleh Anggota KPU Provinsi Banten: Masudi, Ramelan, Agus Sutisna, Nurhayat Santosa, Eka Satia Laksmana dan Rohimah. Dari Jajaran Sekretariat KPU Provinsi Banten, hadir segenap jajaran Kabag dan Kasubag serta pelaksana, sedangkan dari KPU Kabupaten/Kota, hadir Ketua dan Anggota Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu. Rapat Pleno yang digelar pasca rapat pleno terbuka tingkat KPU Kabupaten/Kota ini juga menghadirkan sembilan partai politik calon peserta pemilu, antara lain: PKN, HANURA, GELORA, UMMAT, PSI, PBB, GARUDA, BURUH, PERINDO serta Bawaslu Provinsi Banten. Dalam tata tertib rapat pleno ini disebutkan, berita acara akan diunggah melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), "Kami akan mengunggah hasil rapat pleno ini, berupa berita acara melalui SIPOL, hal itu sudah diatur melalui regulasi yang berlaku," tutur Masudi. Beberapa masukan konstruktif dari peserta rapat pleno juga menjadi bagian penting dalam acara ini. Secara keseluruhan kegiatan berjalan dengan lancar,  sampai berakhir Penandatanganan Berita Acara Pleno dan disaksikan oleh Bawaslu Banten, Pleno tersebut Menetapkan 9 partai di Provinsi Banten yang memenuhi syarat adalah Partai Kebangkitan Nasional (PKN), Partai Hati Nurani Rakyat  (HANURA), Partai Gelombang Rakyat Indonesia GELORA, Partai Ummat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA), Partai Buruh, dan Partai Persatuan Indonesia  (PERINDO).

PU BANTEN - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten hari ini melaksanakan rakor peningkatan kapasitas penyusunan produk hukum yang diikuti oleh Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten di Atria Hotel, Tangerang (8/12). Kegiatan ini dihadiri oleh Anggota KPU Republik Indonesia, Mochammad Afifuddin, Ketua dan Anggota KPU Provinsi Banten, serta Ketua, Anggota dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota beserta Jajaran Sekretariat Sub Bagian Hukum. Anggota KPU Republik Indonesia, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan memberikan catatan kritis pentingnya wawasan dan pemahaman hukum bagi KPU, "Beberapa hal yang masih kita persiapkan adalah aturan tentang putusan MK yang menyatakan tentang mantan narapidana yang tidak boleh mencalonkan diri, sedangkan untuk penyelenggaraan Pemilu di Daerah Otonomi Baru (DOB) kami masih menunggu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) semoga dalam waktu dekat dapat ditetapkan," tutur Mochammad Afifuddin. Terkait dengan dinamika teknis implementasi Undang-Undang Pemilu, beberapa poin perbedaan antara penyelenggaraan pemilu sebelumnya dengan sekarang adalah mekanisme pendaftaran Partai Politik, "Saat ini, Berita Acara menjadi obyek sengketa, jika pemilu sebelumnya kita sebutkan wajib menggunakan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) maka saat ini kata wajib kita hilangkan. Kita juga mengakomodir masukan beberapa _stakeholder_ bahwa dalam aturan rekrutmen badan Adhoc kita batasi usia maksimal 55 Tahun, dan pembatasan 2 periode dihilangkan," pungkas Koordinator Wilayah Banten. Selanjutnya, sebelum membuka rapat koordinasi, Mochammad Afifuddin meneguhkan penguatan tata kelola lembaga dengan penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), "Di antara penguatan divisi hukum dan pengawasan kita kuatkan SPIP sebagai komponen tata kelola lembaga, saya ingatkan kembali pernyataan presiden saat konsolnas kemarin bahwa jangan sampai hal-hal teknis berdampak politis," tandas Anggota KPU RI.